Categories
News

Apa Saja Tujuan Dilakukannya Pemeriksaan Pajak?

Apa Saja Tujuan Dilakukannya Pemeriksaan Pajak?

Jika berbicara tentang pajak, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Self Assessment artinya setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mencatata, menghitung dan menyetor sekaligus melaporkan sendiri kewajiban hutang pajaknya pada negara. Sistem ini berjalan secara otomatis hanya jika wajib pajak memiliki pengetahuan dasar mengenai perpajakan dan kepatuan serta kesadaran tinggi dalam melaksanakan peranannya sebagai wajib pajak. Sumber : Gotax

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan juga bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional, berdasarkan pada standar pemeriksaan untuk membantu menguji kepatuhan pemenuhan dari kewajiban perpajakan. Tujuan lainnya untuk membantu melakukan ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai perpajakan. Bisa dibilang, jika proses pemeriksaan pajak adalah bagian terakhir dari pengendalian pajak untuk memastikan jika wajib pajak menyampaikan SPT dengan lengkap, benar dan jelas atau tidak.

Tujuan Dilakukannya Pemeriksaan Pajak

Ada beberapa tujuan yang dihimpun dalam melaksanakan proses pemeriksaan pajak, diantaranya adalah menguji kepatuhan dari pemenuhan kewajiban membayar pajak di antaranya:

  1. SPT lebih bayar tidak terkecuali yang sudah diberikan pengembalian pada pendahuluan pajak
  2. SPT yang merugi
  3. SPT yang terlambat yang sudah melampaui batas pelaporan SPT maka akan mendapatkan surat teguran yang berisi sanksi yang diperoleh
  4. Melakukan penggabungan, likuidasi, pembuburan, pemekaran, peleburan atau bahkan meninggalkan Indonesia selama-lamanya
  5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang persyaratannya memenuhi kriteria berdasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan jika kewajiban perpajanan wajib pajak tersebut tidak dipenuhi dengan baik
  6. Pemberian NPWP secara jabatan atau Penghapusan NPWP
  7. Pengukuhan PKP atau pencabutan PKP
  8. Wajib pajak ada yang mengajukan keberatan
  9. Pencocokan data dengan alat keterangan
  10. Pengumpulan bahan untuk menyusun Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  11. Pemeriksaan yang masih berada dalam rangka penagihan pajak
  12. Penentuan satu atau lebih dari tempat terutan untuk pungutan PPN
  13. Pemenuhan informasi negara mitra dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Ada banyak sekali tujuan dari pemeriksaan tugas, belum lagi jika berbicara mengenai jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak, baik itu pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan yang dilakukan di kantor.

Categories
News

Hadapi Gugatan Hanura KPU: Kami Punya Dasar Kuat

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, pihaknya siap menghadapi sengketa yang diajukan Partai Hanura. Menurut Wahyu, pihaknya mempunyai dasar yang kuat menyatakan berkas perbaikan bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Hanura tidak memenuhi syarat (TMS). “Kita sudah merekam semua aktivitas pada waktu m e m a s u k k a n d a t a . Sehingga dengan mudah diketahui bahwa memang ada keterlambatan. Dasar kita cukup kokoh, mengapa kita bersikap seperti itu? Karena memang terlambat dan itu faktual,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Minggu (5/8). KPU, kata Wahyu, akan tetap berpegang pada fakta yang terjadi. Pasalnya, 16 partai politik peserta Pemilu 2019, termasuk Partai Hanura sudah diberi kesempatan yang sama untuk memperbaiki berkas pendaftaran bacaleg.

“Kalau kita mengistimewakan satu parpol kan justru akan menjadi permasalahan. Jadi kita akan berpegang kepada fakta-fakta yang ada,” katanya. Dia menjelaskan, kondisi berkas Partai Hanura yang dinyatakan TMS adalah berkas perbaikan. Sementara berkas yang dibawa pada saat pendaftaran, 17 Juli lalu, kata dia, sebagian sudah dinyatakan KPU memenuhi syarat (MS) sehingga Partai Hanura tidak memperbaiki semua berkas bacalegnya. “Data awal sudah ada, dan yang terlambat itu adalah perbaikannya. Kita perlu tahu juga toh, kan belum tentu diperbaiki semua, mungkin dari sekian banyak bacaleg, ada sebagian yang sudah MS. Nah, yang sudah MS, maka otomatis ajeg sudah MS,” terang dia. Ditambahkan, pihaknya yakin bisa menyesuaikan dengan tahapan selanjutnya jika nantinya ada putusan Bawaslu terhadap proses sengketa itu. Tahapan selanjutnya adalah penetapan daftar caleg sementara (DCS) pada 8- 12 Agustus 2018. Bertahap Menurut Wahyu, penetapan DCS tidak bisa dilakukan serentak kepada 16 parpol. Penetapan DCS dilakukan secara bertahap dari satu parpol dengan parpol lain. Bisa saja penetapan DCS Partai Hanura di hari terakhir. “Kalau ada putusan yang berbeda dengan hasil awal yang disampaikan KPU, masih ada waktu untuk mengelola,” tutur dia. Sebagaimana diketahui, proses penyelesaian sengketa pendaftaran caleg di Bawaslu nantinya akan didahului mediasi antara KPU dan Partai Hanura. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka akan ditempuh sidang ajudikasi