Categories
News

Hadapi Gugatan Hanura KPU: Kami Punya Dasar Kuat

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, pihaknya siap menghadapi sengketa yang diajukan Partai Hanura. Menurut Wahyu, pihaknya mempunyai dasar yang kuat menyatakan berkas perbaikan bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Hanura tidak memenuhi syarat (TMS). “Kita sudah merekam semua aktivitas pada waktu m e m a s u k k a n d a t a . Sehingga dengan mudah diketahui bahwa memang ada keterlambatan. Dasar kita cukup kokoh, mengapa kita bersikap seperti itu? Karena memang terlambat dan itu faktual,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Minggu (5/8). KPU, kata Wahyu, akan tetap berpegang pada fakta yang terjadi. Pasalnya, 16 partai politik peserta Pemilu 2019, termasuk Partai Hanura sudah diberi kesempatan yang sama untuk memperbaiki berkas pendaftaran bacaleg.

“Kalau kita mengistimewakan satu parpol kan justru akan menjadi permasalahan. Jadi kita akan berpegang kepada fakta-fakta yang ada,” katanya. Dia menjelaskan, kondisi berkas Partai Hanura yang dinyatakan TMS adalah berkas perbaikan. Sementara berkas yang dibawa pada saat pendaftaran, 17 Juli lalu, kata dia, sebagian sudah dinyatakan KPU memenuhi syarat (MS) sehingga Partai Hanura tidak memperbaiki semua berkas bacalegnya. “Data awal sudah ada, dan yang terlambat itu adalah perbaikannya. Kita perlu tahu juga toh, kan belum tentu diperbaiki semua, mungkin dari sekian banyak bacaleg, ada sebagian yang sudah MS. Nah, yang sudah MS, maka otomatis ajeg sudah MS,” terang dia. Ditambahkan, pihaknya yakin bisa menyesuaikan dengan tahapan selanjutnya jika nantinya ada putusan Bawaslu terhadap proses sengketa itu. Tahapan selanjutnya adalah penetapan daftar caleg sementara (DCS) pada 8- 12 Agustus 2018. Bertahap Menurut Wahyu, penetapan DCS tidak bisa dilakukan serentak kepada 16 parpol. Penetapan DCS dilakukan secara bertahap dari satu parpol dengan parpol lain. Bisa saja penetapan DCS Partai Hanura di hari terakhir. “Kalau ada putusan yang berbeda dengan hasil awal yang disampaikan KPU, masih ada waktu untuk mengelola,” tutur dia. Sebagaimana diketahui, proses penyelesaian sengketa pendaftaran caleg di Bawaslu nantinya akan didahului mediasi antara KPU dan Partai Hanura. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka akan ditempuh sidang ajudikasi